WNK– Pemimpin Umum Redaksi Hukum dan Kriminal (Hukrim) RDTV Elim Makalmai memberikan kritik tajam terhadap kinerja Wakil Bupati Alor ROCKY WINARYO SH.M.SI dalam mengelola roda pemerintahan.
Sorotan utama tertuju pada ketidakseimbangan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai menumpuk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tidak dibarengi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Kondisi ini terlihat mencolok di lingkungan Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Alor.
Pemimpin Umum RDTV menilai, penumpukan pegawai Staf ASN (Aparatur sipil Negara) di instansi tersebut tidak menjamin efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah jika kompetensi dasarnya rendah.
“Kami melihat ada kegagalan dalam manajemen birokrasi. Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH.,MH, selaku pengawas internal pemerintahan seharusnya mampu melakukan pemetaan SDM yang presisi, dan harus berkoordinasi dengan Plt. Sekda Obeth Bolang untuk melihat kebutuhan di OPD strategis seperti Irda Alor. Jumlah staf melimpah tapi secara kualitas SDM masih rendah, ini menghambat roda pemerintahan. Seharusnya Staf ASN yang mempunyai SDM rendah harus dipindahkan ke Kecamatan-Kecamatan untuk mengabdi kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Irda harus lebih banyak menambah tenaga Auditor dibandingkan Staf yang memiliki SDM rendah, untuk mengimbangi setiap beban kerja di Inpetorat Daerah yang saat ini menumpuk”, tegasnya, Sabtu 28 Maret 2026.
Menurutnya, Irda Alor yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan anggaran dan kinerja, namun penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap hanya sekadar ‘mengisi kursi’ tanpa keahlian teknis pengawasan justru berisiko melemahkan fungsi kontrol terhadap penggunaan APBD.
Lebih lanjut, Pimpinan Umum RDTV menekankan bahwa, penumpukan ASN di Organisasi Perangkat Daerah ini tanpa adanya skema pengembangan kapasitas (up-skilling) menunjukkan lemahnya koordinasi di tingkat pimpinan daerah.
“Wakil Bupati (Rocky Winario) harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Jangan sampai OPD besar hanya menjadi tempat penampungan staf tanpa produktivitas yang jelas. Perlu ada evaluasi total dan mutasi berbasis kompetensi, bukan sekadar distribusi orang, apalagi dilihat dari APBD TA 2026 itu memang besar sekali untuk belanja pegawai saja 60% dan hanya 40% saja yang dianggarkan untuk pos-pos lain. Berarti hampir bagi dua anggaran dari 1 triliun lebih untuk APBD Alor”, jelas Elim.
“Apalagi Bupati (Iskandar Lakamau) masih dalam pemulihan. Wakil Bupati yang tidak paham birokrasi, sekda yang belum dilakukan pelantikan definitif, maka saya melihat motor penggerak roda pemerintahan inikan lemah. Sekda harus mengorganisir Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga komponen di bawahnya itu berjalan baik, Kepala Dinas, Kepala Bidang sampai pada yang terkecil Staf itu bergerak membangun daerah. Saya juga melihat orang yang menjadi Sekda itu harus paham betul tentang organisatoris kerja, supaya dalam pergerakan pembangunan daerah itu ada tahapan-tahapan yang dicapai, kalau tidak nantinya berjalan di tempat saja dan asal-asal saja”, ujarnya.
Elim juga menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Alor untuk bekerja sama dengan pihaknya guna melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk menarik anggaran besar dari beberapa kementerian.
Bahkan, pihak Kementerian Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sudah memberikan sinyal kepadanya untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengambil anggaran tersebut.
“Bupati dalam keadan pemulihan, sedangkan Wakil Bupati Alor Rocky ini, menurut pengamatan saya, dia punya kemampuan terbatas dan tidak mampu untuk mengelola pemerintahan apalagi menarik anggaran pusat untuk mendukung APBD Alor. Maka dari itu, berkolaborasi dengan semua pihak untuk membangun Alor, jangan hanya semata-mata urus kepentingan Tim kejar proyek. Ini sama saja dengan orang buta tuntun Orang buta. Bagaimana Alor bisa maju, nanti selama 5 tahun Alor hanya menjadi polimik”, tutup Elim.
Sementara itu, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, SH.,MH, yang dihubungi melalui pesan Wahtsapp, tidak merespon pernyataan Wartawan Warta Nusa Kenari.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Alor terkait kritik yang dilayangkan oleh Pimpinan Media Hukrim RDTV Elim Makalmai.
Penulis: Sius Djobo
Editor: Red
