WNK – Pasca dilantik sebagai Bupati Alor dan Wakil Bupati Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 20 Februari 2025 lalu oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta, hingga saat ini pasangan Iskandar Lakamau-Rocky Winaryo atau Is The Rock ini dinilai belum melaksanakan kewajibannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor.
Melansir dari beberapa media, kewajiban Bupati dan Wakil Bupati dalam menata birokrasi Kabupaten Alor belum terlaksana, padahal masa kepemimpinan sudah hampir memasuki satu tahun sejak dilantik.
Kondisi seperti ini juga mengakibatkan roda Pemerintahan Kabupaten Alor berjalan di tempat, ditambah lagi isu dugaan hubungan terlarang yang menyeret nama Bupati Alor Iskandar Lakamau.
Menyikapi kondisi birokrasi Pemerintahan Kabupaten Alor dibawah kepemimpinan Iskandar-Rocky yang dinilai kehilangan arah, menuai sorotan dari Donison, salah satu Mahasiswa Makassar asal Kabupaten Alor.
Dilansir dari media Corong Demokrasi, Senin (16/02/2026), Donison mengatakan bahwa, menjelang satu tahun kepemimpinan Iskandar-Rocky sebagai Bupati dan Wakil Bupati, roda Pemerintahan Kabupaten Alor masih berjalan di tempat.
Menurutnya, beberapa paket kebijakan dan kewajiban dalam menata birokrasi Pemerintahan Kabupaten Alor sesuai versi Iskandar-Rocky belum terlaksana.
Hal ini lanjutnya, mengakibatkan pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat Alor terganggu.
“Sudah hampir satu tahun kepemimpinan (Bupati Iskandar dan Wakil Bupati Rocky) tapi kita melihat (roda) pemerintahan masih berjalan di tempat, tidak ada progres. Beberapa pejabat eselon yang seharusnya sudah dibereskan jauh-jauh hari hingga kini belum ada kejelasan, bahkan masih diisi pejabat Pelaksana Tugas (Plt)”, ujar Donison.
“Kalau kondisi seperti ini banyak soal jabatan penting hanya diisi oleh Plt (pelaksana tugas) resikonya akan berdampak pada pemerintahan Kabupaten Alor tidak berjalan efektif dan situasi itu yang sekarang terjadi membuat pemerintahan berjalan pincang”, pungkasnya.
Lebih lanjut, Donison juga mendorong DPRD Kabupaten Alor membentuk Tim Pansus untuk menyelidiki penundaan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Pemerintahan Kabupaten Alor.
Donison menjelaskan, melantik pejabat itu merupakan kewajiban Bupati Alor maupun Wakil Bupati Alor yang harus di laksanakan agar pelayanan publik tidak terganggu. Tetapi ketika ini ditunda tanpa ada kejelasan kata Dia, bisa menimbulkan asumsi liar ditengah-tengah masyarakat.
“Sebagai putra daerah saya mendesak DPRD (Kabupaten Alor) lebih tegas dalam menjalankan fungsi kontrolnya segera membentuk Tim Pansus untuk menyelidiki alasan belum dilantik beberapa pejabat di lingkup Pemerintahan Alor. Kalaupun ini ada unsur kesengajaan Bupati (Iskandar Lakamau) dan Wakil Bupati (Rocky Winario) untuk tidak melaksanakan kewajibannya, kami dorong DPRD (Alor) untuk pemakzulan”, tegasnya.
“Kita menginginkan pemerintahan yang berjalan efektif tidak melahirkan disfungsi birokrasi. Maka perlu DPRD (Alor) sebagai keterwakilan rakyat harus membentuk Tim Pansus untuk menyelidiki kekisruhan yang terjadi di birokrasi Kabupaten Alor”, pinta Donison.
Diketahui,pelantikan pejabat eselon II, III dan IV pada 25 Oktober 2025 dibatalkan, setelah sekelompok warga mendatangi kantor Bupati Alor. Mereka meminta pelantikan yang akan dilakukan Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo saat itu ditunda sambil menunggu kehadiran Bupati Alor setelah menjalani pemulihan karena sakit.
Penulis: Markus Kari
Editor: Red
