WNK – Pembangunan akses jalan menuju lokasi hunian tetap (Huntap) di Kuhe yang dikerjakan dari simpang jalan Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi perbincangan.
Diketahui, jalan yang menelan anggaran 38,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tersebut dibangun menuju Kuhe, lokasi hunian tetap bagi warga pengungsi terdampak erupsi Gunung Api Lewotobi dengan luasan yang tersedia 5 hektar.
Pekerjaan akses jalan menuju lokasi hunian tetap Kuhe berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dikerjakan oleh PT. Dewi Graha Indah, berdurasi 180 hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 15 Desember 2025.
Namun, pekerjaan jalan sepanjang 8, 350 kilometer itu menyisahkan waktu kerja 3 bulan dengan kondisi lapangan yang baru dikerjakan sepanjang 1,5 kilometer dengan gambaran baru dalam proses penggalian dan sebagian sudah dengan pasangan batu.
Satuan kerja PJN wialyah IV/PPK 45 Provinsi NTT, Victor A.Nalle yang di konfirmasi Wartawan Warta Nusa Kenari, Jumat 27 Februari 2026, optimis dengan penyelesaian pekerjaan jalan menuju lokasi hunian tetap tersebut.
“Optimis pekerjaan jalan menuju Huntap (hunian tetap) Nobo Leto rampung sesuai jadwal waktu”, ucap Victor Nalle.
Kondisi curah hujan lanjut Victor Nalle, merupakan hambatan serta perubahan lokasi dari Noboleto ke Kuhe memberikan durasi waktu kerja bisa sampai bulan Agustus 2026.
Sementara, terkait pemadatan jalan kata Victor Nalle, untuk panjang 1,5 kilometer, setelah Urpil dan pemadatan dirasa cukup akan dilanjutkan dengan agregat.
“Bulan April 1,5 kilometer sudah kita hotmix”, ucapnya dengan optmis.
Sementara itu, Bupati Flores Timur Anton Doni Dihen kepada media ini, Sabtu 28 Februari 2026, menyatakan, pihaknya fokus terhadap ketersedian luasan 5 hektar untuk hunian tetap.
“Lokasi Huntap Kuhe potensinya bisa ditambah sampai 20 hektar, tetapi Pemda Flotim fokus dulu ke 5 hektar karena dengan ukuran itu proses pengadaan tanah lebih mudah karena diatas 5 hektar perlu pelimpahan Pemerintah Provinsi “, ucap Bupati Anton.
Terkait penambahan luasan lahan di seputar Kuhe lanjut Bupati Anton, ada penawaran lokasi ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
“Pemda tetap berhati-hati soal saling klaim penguasaan tanah yang membuat pengadaan tanah gagal”, tutup Bupati Anton.
Penulis: Mikel Balamaking
Editor: Markus Kari
